Manfaat Jalin Hubungan Dengan Pemerintah

PEMERINTAHAN merupakan salah satu komponen stakeholders  yang sangat memengaruhi kehidupan organisasi. 

Karena itu, Humas sebagai pendukung fungsi manajemen harus mampu merancang suatu mekanisme interaksi yang baik dengan government. 

Pada akhirnya bermuara pada terwujudnya dukungan positif  terhadap organisasi.

Kerap terjadi kesalahan persepsi yang mengartikan government  sebatas pada para pejabat eksekutif, seperti Presiden, Menteri, Gubernur atau Bupati dan sebagainya. 

Padahal tidak hanya itu tetapi menyentuh pada seluruh komponen penyelenggara pemerintahan seperti legislatif dan yudikatif, termasuk institusi militer serta kepolisian.

Bahkan semua lembaga dalam perspektif politik yang dikenal sebagai “suprastruktur politik” turut menjadi pihak yang harus diperhatikan oleh praktisi Humas.

Di Indonesia sejak 1998, telah terjadi perubahan yang sangat dramatis. Ditandai era yang sangat terbuka dan demokratis. 

Misalnya proses memilih pemimpin eksekutif dan anggota legislatif melalui Pemilihan Umum (Pemilu). 

Pada Pemilu 2004, untuk kali pertama rakyat Indonesia melakukan pemilihan Presiden  secara langsung.

Presiden sebagai pemimpin tertinggi negara tidak lagi  dipilih oleh MPR tapi langsung oleh rakyat. 

Pemandangan ini jelas berbeda ketika berada pada era Orde Baru yang menonjolkan kewenangan mutlak pemerintah pusat untuk mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat daerah. 

Melihat perubahan kondisi itu para Humas dituntut berinteraksi dengan  pemerintahan yang tengah adaptasi dengan tuntutan reformasi. 

Perubahan itu membawa dampak positif bagi keberhasilan pekerjaan kehumasan.  

Persoalannya adalah apa manfaat  yang bisa diperoleh dari mekanisme interaksi antara Humas dengan pemerintahan? 

Pertanyaan tadi menjadi sangat menarik ketika dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang dibuat untuk kepentingan organisasi.

Kerap kebijakan tersebut baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah kurang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, termasuk kepada organisasi. 

Karena itu, melalui  interaksi yang baik praktisi Humas akan mendapatkan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.

Selanjutnya, informasi yang diperoleh Humas akan menjadi masukan penting bagi pimpinan serta kalangan manajemen organisasi.

Pemandangan yang tidak kalah berbeda muncul di berbagai daerah, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. 

Kerap muncul berbagai kebijakan yang ditujukan untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perusahaan yang ada di berbagai daerah. 

Kebijakan itu umumnya  dituangkan dalam berbagai Perda.

Proses pembuatan Perda biasanya melalui pembahasan atau dialog antara DPRD bersama eksekutif di daerah. 

Baca: Apindo Tolak RUU CSR

Mekanisme tadi sering menimbulkan masalah karena sering tidak melibatkan aspirasi dari kalangan organisasi yang berinvestasi di daerah tersebut.

Oleh karena itu, jalinan hubungan yang dirancang secara baik antara Humas dan penyelenggara pemerintahan di daerah merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Tujuannya mempersempit jurang perbedaan dari berbagai kepentingan.

Jika ini terjalin dengan harmonis tentu keuntungan yang diperoleh tidak hanya bagi pemerintahan dan organisasi. 

Masyarakat pun dapat menikmati keuntungan ini untuk meningkatkan taraf kesejahteraan mereka.