09/03/15

Twitter Andalan Humas Pemerintahan

KOMUNIKASI dua arah menjadi perhatian pemerintah Indonesia saat ini, terutama bagi pejabat hubungan masyarakat (Humas) di kementerian dan lembaga pemerintahan. Sebab komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat dapat meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia.

Kondisi itulah yang mendorong Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Republik Indonesia, Rudiantara meminta kepada seluruh pejabat Humas di kementerian dan lembaga (K/L) untuk memiliki dan memanfaatkan fasilitas social media, khususnya Twitter dalam menjalankan tugas kehumasannya.

“Di dunia yang sangat dinamis ini, sesuatu yang reachable sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pelaku humas harus memiliki dua akun Twitter. Satu untuk urusan kantor dan satunya pribadi. Keduanya harus jalan,” kata Rudiantara.

Menurut dia, para humas harus mengubah pola pendekatan kepada masyarat dari cara kuno ke cara modern yang lebih partisipasif. Tanpa meninggalkan media konvensional, fasilitas social media juga harus dimanfaatkan bersamaan.

“Bukan jamannya lagi humas pemerintahan berinteraksi dengan wartawan, menjaga hubungan dengan redaktur. Kesibukan pemangku kepentingan itu dapat dipertemukan dengan teknologi komunikasi yang lebih efisien dan efektif,” tutur Rudiantara.

Peran Mediasi

Peran humas di pemerintahan tidak lagi hanya mengandalkan media massa tetapi peran yang lebih penting lagi menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Tujuannya mensosialisasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sekaligus mendengarkan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil pemerintah dapat memenuhi keinginan masyarakat menuju perubahan yang positif.

Pengguna social media di Indonesia saat ini, ibarat jamur yang tumbuh dimana-mana. Hal itu didukung juga oleh perkembangan teknologi dan harga gadget yang semakin murah.

Masyarakat modern di Indonesia semakin berkembang bahkan cenderung menjadi hakim bagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran humas di pemerintahan merupakan pilar penting dari demokrasi dalam birokrasi.

Humas pemerintahan tidak hanya memberikan pemahaman saja, tetapi juga harus memiliki karakter dalam membangun kepercayaan public. Para humas harus mengajak masyarakat menjadi bagian dari proses agar merasa memiliki tanggung jawab dan berbagi kepedulian lebih banyak.

Berbagi kepedulain itu dapat berperan sebagai kontrol masyarakat dalam memberi masukan atau kritik terhadap implikasi dan dampak kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Jika peran komunikasi dalam sistem demokrasi di Indonesia berjalan baik, maka kebijakan yang ada diharapkan dapat memenuhi keinginan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar